BIAK | GEMA TIFA PAPUA NEWS – Dinamika hukum surrounding penanganan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana reses dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Supiori Tahun Anggaran 2023 memasuki fase krusial. Yotam Wakum, S.H., selaku kuasa hukum dari tersangka AK (Kasubag Keuangan) dan FZA (Bendahara Pengeluaran), secara resmi memaparkan konstruksi yuridis yang menegaskan terjadinya pergeseran fundamental dalam beban pembuktian perkara ini.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Selasa (10/11/2026), Yotam mempresentasikan analisis hukum yang membantah unsur kerugian negara yang didakwakan kepada kedua pejabat sekretariat dewan tersebut. Argumen utamanya berpijak pada prinsip hukum administrasi negara, di mana mekanisme distribusi fiskal telah tuntas secara administratif maupun fisik kepada para anggota dewan selaku penerima anggaran.
Validitas Administratif dan Pergeseran Beban Pembuktian
Berdasarkan audit dokumen dan fakta persidangan, Yotam menegaskan bahwa dana reses DPRK Supiori, baik pada tahap pertama maupun kedua, telah tersalurkan secara utuh dan sah kepada 20 anggota DPRK.
“Secara prinsipil, dana reses telah didistribusikan sejak tahap pertama dan berada dalam penguasaan penuh anggota DPRK. Implikasi yuridis dari penyerahan dana oleh bendahara kepada anggota dewan adalah bergesernya tanggung jawab pengelolaan. Realisasi penggunaan dana di wilayah konstituen berada di luar yurisdiksi pertanggungjawaban formil maupun materil kedua tersangka,” papar Yotam.
Lebih lanjut, Yotam menekankan bahwa posisi tersangka sebagai pejabat pengelola keuangan telah memenuhi kewajiban administratifnya (*bestuursdaad*) saat dana diserahkan. Oleh karena itu, upaya kriminalisasi terhadap pejabat sekretariat dinilai cacat logika hukum apabila anggota dewan selaku penerima manfaat (*beneficiary*) dan pengguna anggaran tidak turut dimintai pertanggungjawaban.
Paradoks Keterangan Saksi dan Ancaman Pasal 373 KUHP Baru
Kuasa hukum juga menyoroti adanya anomali dan inkonsistensi pernyataan dari sebagian anggota DPRK yang menyangkal penerimaan dana, padahal terdapat bukti otentik berupa validitas transfer perbankan.
“Kami memiliki bukti otentik bahwa anggota dewan telah menerima dana sesuai dengan jabatan dan hak keanggotaannya. Terdapat disparitas yang mencolok antara fakta penerimaan dengan pernyataan denial dari sebagian anggota. Asas akuntabilitas publik mewajibkan mereka mengakui penggunaan dana tersebut,” tegas Yotam.
Menyikapi hal ini, Yotam memberikan peringatan keras terkait konsekuensi yuridis bagi anggota dewan yang memberikan keterangan tidak benar. Merujuk pada **Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)**, setiap orang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah atau yang menimbulkan akibat hukum, dapat diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
“Jika anggota DPRK, baik yang lama maupun yang telah terpilih kembali (*re-elected*), dengan sengaja memberikan kesaksiannya secara tidak jujur, mereka berpotensi dijerat dengan Pasal 373 KUHP Baru. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 7 tahun, ditambah pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Ancaman ini dapat ditambah sepertiga apabila perbuatan tersebut menghambat penegakan hukum dan merugikan pihak lain,” rincinya.
Tinjauan Hukum Administrasi: Anomali Kriminalisasi di Tengah Status WTP
Dalam perspektif hukum administrasi negara, Yotam menyoroti anomali dalam kualifikasi perkara ini. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Supiori telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua.
“Jika terdapat temuan terkait ketidaksesuaian administrasi, seharusnya hal tersebut diselesaikan melalui mekanisme pengembalian ke kas daerah atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kehadiran Inspektorat Daerah seharusnya berfungsi sebagai pengendali internal untuk mencegah temuan administratif yang berujung pada kriminalisasi,” analisis Yotam.
Strategi Pembelaan: Menguji Unsur *Mens Rea* dan *Actus Reus
Terkait dengan proses peradilan, Yotam Wakum menyatakan kesiapan tim kuasa hukum untuk membela hak-hak konstitusional kedua tersangka hingga tahap sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura.
“Kami akan membuktikan di persidangan bahwa unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana) tidak terpenuhi, karena uang negara telah diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu anggota dewan. Sesuai asas *in dubio pro reo*, jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan unsur korupsi secara sah dan meyakinkan, maka hukum mewajibkan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,” pungkas Yotam.
Latar Belakang Pemberitaan
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Biak Numfor telah menahan dua pejabat Sekretariat DPRK Supiori terkait dugaan korupsi dengan total kerugian negara berdasarkan audit sebesar Rp808,8 juta. Kasus ini menjadi sorotan publik di wilayah Papua terkait tata kelola keuangan daerah dan akuntabilitas legislator.
Pernyataan kuasa hukum ini menjadi sinyal penting bahwa perkara dugaan korupsi dana reses DPRK Supiori memasuki fase kritis, di mana fokus pemeriksaan harus diarahkan pada para anggota dewan selaku penerima dan pengguna anggaran. Publik menantikan transparansi penyidikan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
