BIAK | GEMA TIFA PAPUA NEWS – Degradasi kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua kini berada pada fase yang mengkhawatirkan. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ir. Musa Y. Sombuk, M.Si., MAAPD., memaparkan analisis komprehensif mengenai ancaman krisis pendidikan yang sistemik, ditandai oleh tingginya angka putus sekolah serta ketidakselarasan (mismatch) antara output pendidikan tinggi dengan demand dunia kerja.
Dalam konferensi pers di Swiss-belhotel Biak, Jumat (6/11/2026), Musa menguraikan bahwa persoalan pendidikan di Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah parsial, melainkan telah bermetamorfosis menjadi ancaman struktural terhadap masa depan demografi dan ekonomi wilayah.
Evaluasi Empiris Otsus dan Determinan Putus Sekolah
Musa mempresentasikan data empiris yang mengindikasikan bahwa fondasi pendidikan dasar di Papua sedang mengalami kerentanan serius. Berdasarkan kajian akademis yang dirujuknya, prevalensi anak putus sekolah saat ini telah mencapai ratusan ribu jiwa. Lebih jauh, terdapat proyeksi demografis yang memperingatkan bahwa angka tersebut berpotensi melonjak hingga satu juta anak jika tidak ada intervensi kebijakan yang radikal.
“Fenomena ini adalah indikator krisis. Rata-rata usia anak yang terputus dari sistem pendidikan berada pada kisaran 15 tahun. Tanpa perbaikan pada fondasi pendidikan dasar, mustahil kita mengharapkan akselerasi pada jenjang pendidikan tinggi,” tegas Musa dalam pemaparannya.
Ia mengidentifikasi tiga determinan utama yang memicu tingginya *school dropout rate*, yakni: (1) keterbatasan kapasitas ekonomi keluarga, (2) defisit literasi masyarakat mengenai urgensi pendidikan berkelanjutan, dan (3) disparitas akses infrastruktur pendidikan di wilayah dengan topografi ekstrem.
Kondisi ini, menurut Musa, menjadi catatan kritis tersendiri menjelang evaluasi 25 tahun implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), yang secara normatif mengamanatkan wajib belajar 12 tahun sebagai instrumen utama peningkatan SDM.
Disrupsi Teknologi dan *Skills Mismatch* di Pendidikan Tinggi
Beralih pada analisis pendidikan tinggi, Musa menyoroti fenomena *skills mismatch* atau ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja (*link and match*). Ia mengkritisi bahwa ekspansi akses pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP) belum diimbangi dengan relevansi kurikulum yang adaptif terhadap disrupsi teknologi global.
Di tengah transisi ekonomi digital yang menuntut integrasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan otomasi, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Musa menilai perguruan tinggi di Papua masih lambat dalam melakukan penyesuaian pedagogis.
“Kurikulum pendidikan tinggi harus direorientasi. Lulusan tidak hanya dibekali pengetahuan teoretis, tetapi juga kompetensi praktis yang adaptif terhadap ekosistem industri berbasis teknologi. Jika tidak, mereka akan mengalami marginalisasi di pasar kerja sendiri,” analisisnya.
Implikasi Kebijakan Sentralistik dan Fleksibilitas Pedagogis
Dalam perspektif kebijakan publik, Musa juga memberikan kritik akademis terhadap sentralisasi kurikulum nasional, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Ia berargumen bahwa fluktuasi kebijakan pendidikan yang sering kali berganti seiring dengan rotasi kepemimpinan di tingkat kementerian, menciptakan inkonsistensi pedagogis.
Bagi Papua, yang memiliki karakteristik geografis, sosiologis, dan infrastruktur yang unik, pemaksaan standar nasional tanpa diskresi lokal dinilai kontraproduktif. Keterbatasan rasio guru, defisit infrastruktur digital, dan tingginya biaya logistik di wilayah terpencil memerlukan formulasi kebijakan yang asimetris dan kontekstual.
Paradigma Solusi: Ekuitas Teknologi dan Intervensi Biokognitif
Sebagai respons atas disparitas akses digital, Musa mengusulkan formulasi kebijakan penyediaan perangkat komputasi (laptop) gratis bagi siswa. Ia mereferensikan model intervensi teknologi yang telah dieksekusi secara sukses di negara *emerging markets* seperti India dan Brasil, sebagai upaya mewujudkan ekuitas akses terhadap literasi digital.
Lebih lanjut, Musa menekankan bahwa resolusi krisis pendidikan memerlukan pendekatan multidimensi dan intersektoral. Ia menyatakan dukungan analitisnya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi biokognitif yang esensial.
“Pembangunan SDM tidak dapat direduksi hanya pada kebijakan sektoral pendidikan. Kapasitas kognitif anak sangat bergantung pada status gizi dan stabilitas ekonomi keluarga. Program MBG adalah instrumen fundamental untuk memastikan kesiapan biologis dan psikologis anak dalam menyerap materi pembelajaran,” urainya.
Rekomendasi Kebijakan Berbasis Sinergitas
Menutup paparannya di Swiss-belhotel Biak, Musa merekomendasikan perlunya restrukturisasi tata kelola pendidikan di Papua melalui sinergitas komprehensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi akademis.
Pembenahan harus dilakukan secara holistik, mencakup pemerataan distribusi tenaga pendidik, revitalisasi infrastruktur, integrasi teknologi digital, hingga penyesuaian kurikulum berbasis kearifan dan kebutuhan lokal.
“Hanya melalui kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang berbasis pada bukti empiris (*evidence-based policy*), kita dapat memutus mata rantai ketertinggalan dan mempersiapkan generasi muda Papua untuk berkompetisi di kancah global,” pungkas Musa.
–
(Tonny Marandof)
