BIAK | GEMA TIFA PAPUA NEWS – Ketua I Dewan Adat Suku (DAS) Kankain Karkara Byak Suprimanggun (KKB-SM), Supri Manggun Demianus Wakman, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, khususnya Dinas Pariwisata, atas inisiasi penyelenggaraan Festival Budaya Melanesia yang dijadwalkan berlangsung pada 17–21 Oktober 2026.
Hal ini disampaikan Supri Manggun melalui pesan tertulis yang dikirimkan kepada redaksi via aplikasi WhatsApp, menanggapi perhelatan akbar tersebut. Menurutnya, festival ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis bagi masyarakat adat untuk mengaktualisasikan identitas, jati diri, dan warisan leluhur Byak di hadapan publik regional, nasional, hingga internasional.
Lebih lanjut, Supri Manggun menilai bahwa Festival Budaya Biak Melanesia memiliki dimensi eksistensial yang mendalam. Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat eksistensi budaya Byak yang sarat dengan nilai sejarah, filosofi hidup, norma adat, kearifan lokal, serta unsur kesakralan yang diwariskan secara turun-temurun.
Ia pun menyerukan agar seluruh masyarakat adat terlibat aktif, hadir, dan menyaksikan ajang ini. “Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kebudayaan bukanlah artefak masa lalu yang mati, melainkan entitas hidup yang terus bernapas dan diwariskan kepada generasi penerus,” tegasnya dalam pesan tertulis tersebut.
Peran Strategis Pariwisata dan Edukasi Generasi Muda
Dalam tinjauannya, Ketua I DAS KKB-SM ini memandang Dinas Pariwisata memiliki peran vital dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat adat. Melalui festival ini, berbagai ekspresi budaya seperti kerajinan tradisional, seni ukir, tarian, musik, dan busana adat dapat ditampilkan secara utuh.
Lebih dari itu, ia berharap festival ini menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal, memahami, dan mencintai warisan leluhur. Dengan demikian, budaya tidak hanya ditampilkan dalam kegiatan seremonial, tetapi tetap hidup melalui pendidikan, praktik adat, dan keterlibatan aktif masyarakat pemilik kebudayaan.
Catatan Kritis: Budaya Bukan Sekadar Komoditas
Di tengah apresiasi tersebut, Supri Manggun menyampaikan catatan filosofis dan kritis terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa kebudayaan masyarakat adat tidak boleh direduksi semata-mata sebagai komoditas pariwisata. Budaya harus dihormati sebagai identitas, martabat, dan warisan leluhur yang mengandung nilai luhur serta kesakralan.
“Promosi budaya di tingkat regional, nasional, maupun internasional harus tetap memperhatikan persetujuan, kewenangan, dan ketentuan adat masyarakat pemiliknya, terutama apabila menyangkut benda, simbol, ritual, atau pengetahuan adat yang bersifat khusus dan sakral,” tegasnya.
Oleh karena itu, sinergitas antara Dinas Pariwisata dengan para pemangku adat—seperti Mananwir, Manfasfas, dan pimpinan Keret (marga)—menjadi sebuah keniscayaan. Pelibatan mereka menjamin bahwa setiap unsur budaya yang ditampilkan tidak kehilangan makna, sejarah, dan batasan adatnya.
Keadilan Ekonomi bagi Masyarakat Adat
Supri Manggun juga menekankan bahwa keberhasilan festival tidak boleh hanya diukur dari kemeriahan acara atau jumlah pengunjung. Indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat, seniman, pengrajin, dan pelaku budaya.
Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata harus berkeadilan dan dirasakan langsung oleh masyarakat pemilik kebudayaan, bukan hanya menjadi keuntungan bagi penyelenggara atau pihak-pihak eksternal.
Menutup pesan tertulisnya, Ketua I DAS KKB-SM ini berharap Festival Budaya Melanesia dapat dikelola secara berkelanjutan (sustainable). Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat adat ini diharapkan tidak hanya mengharumkan nama Biak Numfor, tetapi juga mengukuhkan posisi budaya Byak sebagai pilar penting dalam mosaik peradaban Melanesia yang patut dihormati dan diperkenalkan kepada dunia.
