JAKARTA | GEMA TIFA PAPUA NEWS – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua, Filep Wamafma, secara resmi mendorong akselerasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara menjadi provinsi definitif pada tahun 2027. Dorongan ini disampaikan sebagai respons atas aspirasi masyarakat wilayah Saireri yang mendesak percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam agenda Paripurna DPD RI, Filep menegaskan pentingnya kelembagaan untuk segera membentuk Tim Percepatan Pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terkait pemekaran wilayah. Langkah legislasi ini dinilai krusial agar proses pembentukan Provinsi Papua Utara berjalan terarah dan target pengesahan pada 2027 dapat terealisasi.
Wilayah Saireri yang mencakup Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen memiliki karakteristik geografis kepulauan yang luas. Bagi masyarakat di empat wilayah ini, gagasan pemekaran bukan sekadar agenda administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk mendekatkan pusat pemerintahan ke tengah masyarakat.
Pemerintahan yang lebih dekat dinilai akan mempermudah akses dan perbaikan pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi lokal yang selama ini terkendala oleh rentang wilayah yang terlalu jauh dari induk provinsi.
Namun, Filep dan berbagai elemen masyarakat sepakat bahwa perjuangan menuju provinsi definitif bukanlah pekerjaan rumah satu kelompok kepentingan semata. Menyongsong 2027, diperlukan konsolidasi total dan sinergisitas antara pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat akar rumput.
Di sisi lain, pemekaran wilayah juga dituntut untuk menjawab pertanyaan mendasar dari publik. Masyarakat ingin memastikan bahwa kehadiran provinsi baru ini benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan ruang yang lebih besar dan bermartabat bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam mengambil peran pembangunan.
“Perjuangan Papua Utara tidak cukup hanya berbicara tentang batas wilayah dan pembentukan pemerintahan. Lebih jauh dari itu, ini menyangkut masa depan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, perlindungan hak masyarakat adat, dan peningkatan kualitas hidup generasi mendatang,” demikian semangat yang terus disuarakan dalam berbagai ruang dialog di wilayah Saireri.
Menuju 2027, masyarakat pendukung pemekaran diarahkan pada satu visi besar: menjadikan Papua Utara bukan sekadar nama di atas peta, melainkan provinsi yang berdiri dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata, dan masyarakat yang sejahtera.
Perbedaan pandangan dalam proses demokrasi tetap harus ditempatkan pada ruang yang proporsional, sementara kepentingan rakyat dan percepatan pembangunan harus menjadi landasan utama. Papua Utara menuju provinsi definitif 2027 kini menanti kerja nyata, konsolidasi, dan perjuangan bersama dari seluruh anak daerah.
–
Penulis : Tonny Marandof
