BIAK | GEMA TIFA PAPUA NEWS – Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi sorotan penting dalam akselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Papua. Program prioritas nasional ini ditargetkan menjangkau 200 lokasi untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta membuka lapangan kerja baru.
Informasi terkait program prioritas nasional ini terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua, Ir. Iman Djuniawal, M.Si., bersama Anggota Komisi II DPRP Papua, Yusuf Sesallalo, saat ditemui Wartawan GTP di sela-sela kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia (FBBM).
Keduanya menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga pembentukan kawasan ekonomi pesisir yang terintegrasi. Mulai dari kegiatan penangkapan, penampungan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran.
**Target 200 Kampung, Biak Jadi Wilayah Prioritas**
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, kuota pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk wilayah Tanah Papua ditetapkan sebanyak 200 kampung. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua telah mengusulkan 111 kampung, dan saat ini sekitar 88 kampung telah memasuki tahap progres pelaksanaan.
Lokasi pembangunan tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Papua, dengan pengecualian Kabupaten Keerom yang tidak memiliki wilayah laut. Seluruh rangkaian pembangunan ditargetkan rampung secara bertahap pada November hingga Desember 2026.
Kabupaten Biak Numfor tercatat sebagai salah satu wilayah prioritas dengan alokasi target awal mencapai 31 kampung nelayan. Sebanyak 24 hingga 26 kampung di antaranya kini tengah dikejar pembangunannya, yang tersebar di wilayah Biak Utara, Biak Timur, dan Biak Barat.
**Konsep *Hub* dan *Penyangga*: Integrasi Hulu ke Hilir**
Salah satu terobosan utama dalam program ini adalah penerapan konsep kawasan perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui skema *Kampung Nelayan Hub* dan *Kampung Nelayan Penyangga*.
*Hub* dirancang sebagai pusat pengumpulan, logistik, dan pemasaran hasil tangkapan. Sementara itu, kawasan *Penyangga* berfungsi sebagai pemasok yang menyalurkan hasil laut ke pusat *Hub*. Setiap kawasan akan dilengkapi fasilitas vital seperti *cold storage* (gudang pendingin) untuk menjaga kesegaran ikan sebelum didistribusikan.
Kadis Perikanan Papua dan Anggota Komisi II DPRP Papua menilai, sistem ini diharapkan mampu menekan biaya operasional nelayan. Dengan adanya pusat pengumpulan yang lebih dekat, efisiensi bahan bakar dan transportasi dapat ditingkatkan, sekaligus memberikan nelayan lebih banyak pilihan dalam memasarkan hasil tangkapan.
**Sinergi Pemerintah, Koperasi, dan Pertamina**
Keberhasilan program ini menuntut sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah didorong untuk terus memantau pemanfaatan fasilitas agar berjalan optimal. Di tingkat akar rumput, pengelolaan ekonomi masyarakat akan dipercayakan kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mengorganisir pengadaan kebutuhan usaha hingga pemasaran.
Selain itu, koordinasi strategis dengan Pertamina juga tengah dilakukan, khususnya terkait penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Ketersediaan SPBUN yang mendekati kawasan nelayan dinilai krusial untuk menunjang mobilitas dan efisiensi biaya melaut.
**Program Pembibitan Ikan Sempat Tertunda**
Dalam kesempatan yang sama, terungkap bahwa program pembibitan ikan untuk sementara waktu mengalami penundaan. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian kondisi fiskal daerah.
Meski demikian, masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan diharapkan tetap mendapatkan informasi yang transparan mengenai tindak lanjut program ini, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri ketika anggaran telah memungkinkan untuk direalisasikan.
**Komisi II DPRP Papua Kawal Ketat Pelaksanaan di Lapangan**
Menanggapi masifnya program ini, Anggota Komisi II DPRP Papua, Yusuf Sesallalo, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih. Pengawasan tidak hanya berfokus pada fisik infrastruktur, tetapi juga aspek pengelolaan, pemeliharaan, dan keberlanjutan manfaat ekonomi.
“Kami di Komisi II DPRP akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Fasilitas yang dibangun harus benar-benar berfungsi optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan Papua,” tegas Yusuf Sesallalo.
Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, koperasi, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk mengantisipasi kendala selama proses pembangunan maupun ketika fasilitas mulai dioperasikan.
Dengan sinergi yang solid dan pengawasan berkelanjutan dari DPRP, Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Tanah Papua.
(Penulis: Anis/Chris)
